plashoeve.com  – Kelompok pekerja membuka suara berkaitan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang meningkatkan gaji minimal sejumlah 6,5%. Mereka memandang keputusan ini mengisyaratkan Prabowo perduli dengan nasib karyawan pekerja di Indonesia.

Meskipun begitu, ada catatan yang diberi Presiden Federasi Serikat Karyawan Nasional (KSPN) Ristadi. Dia akui terkejut karena keputusan itu dipublikasikan angkanya dahulu, bukan formula atau rumus peningkatan gaji yang diulas.

“Mendadak dipublikasikan secara langsung hasil angkanya, ini cukup aneh, dari tempat mana angka 6,5% didapat? Jangan-jangan kelak formulanya dicocok-cocokkan supaya hasilnya 6,5%. Ini tidak rasional. Oleh karenanya dan mengamankan dewan penggajian tidak berperan,” kata Ristadi dalam penjelasannya Sabtu (30/11/2024).

Dengan peluncuran secara langsung angkanya sejumlah 6,5%, bukan formula atau rumus kenaikanmya, karena itu ini akan menyebabkan wilayah yang gaji minimalnya masih rendah, akan semakin ketinggalan jauh dengan wilayah yang gaji minimalnya semakin tinggi. Disparitas gaji antara wilayah dicemaskan semakin tajam.

“Contoh, Karawang yang telah sekitaran Rp lima juta dengan persentase 6,5% karena itu naiknya sekitaran Rp 325 ribu, sedangkan Yogyakarta yang gaji minimalnya sekitar Rp 2 juta-an naiknya sekitaran Rp 130 ribu saja,” kata Ristadi.

Dia menjelaskan, penyeragaman peningkatan UMP 6,5% akan mengakibatkan kesenjangan penghasilan karyawan yang jauh dan ketidakmerataan dalam nikmati hasil kemajuan ekonomi secara nasional. Imbas yang lain, pebisnis akan beralih-pindah cari gaji lebih rendah.

“Kami sebelumnya tidak pernah mengajukan usul peningkatan gaji secara nasional dipukul rata, tetapi disamakan keadaan beberapa daerah masing-masing. Karena, saat ini besaran gaji minimal antara wilayah terjadi disparitas yang lebih tinggi,” sebutkan Ristadi.

Selanjutnya, dia menjelaskan akan ambil langkah advokasi UMP dalam memberi respon informasi Presiden Prabowo. Dia minta desentralisasi pergerakan ke setiap wilayah untuk lakukan pembicaraan-perundingan dan perundingan-negosiasi logis.

“Jika mau tak mau, ya tindakan demonstrasi,” jelasnya.