• June 12, 2024
Ribut Pengukuhan KPPS di DIY gara-gara Konsumsi-Duit Transportasi Jogja, Plashoeve.com - Peristiwa pengukuhan Barisan Pelaksana Pengambilan Suara (KPPS) di Wilayah Spesial Yogyakarta (DIY) memetik masalah.

Ribut Pengukuhan KPPS di DIY gara-gara Konsumsi-Duit Transportasi

Ribut Pengukuhan KPPS di DIY gara-gara Konsumsi-Duit Transportasi

Jogja, Plashoeve.com – Peristiwa pengukuhan Barisan Pelaksana Pengambilan Suara (KPPS) di Wilayah Spesial Yogyakarta (DIY) memetik masalah. Beberapa anggota KPPS mengeluh masalah konsumsi yang dipandang tidak pantas sampai masalah uang transportasi.

Keadaan itu terjadi di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Berikut ringkasan kabar berita detikJogja.

KPPS Sleman

Pengukuhan KPPS di Kabupaten Sleman pada Kamis (25/1) trending di sosial media dan memetik masalah. Karena, beberapa anggota KPPS mengeluhkan mereka memperoleh cemilan yang kurang, dan wajarnya ada pada acara lelayu (melayat orang wafat).

Berita itu trending di sosial media X. Satu diantaranya diupload oleh akun X @your****, Kamis (25/1).

“Sama kelas KPU kabupaten sediakan konsumsi untuk pengukuhan KPPS serempak se-kabupaten semacam ini ? Tidak ada uang transport dan makan siang. Makanan ringan tidak berbeda jauh dengan makanan ringan di lelayu @KPUSleman @Humas_KPUDIY @KPU_ID @IniSleman,” cuitnya.

Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi memberi verifikasi. Dalam info tercatat yang diterima, Jumat (26/1/2024), Ahmad ucapkan keinginan maaf atas konsumsi yang dipandang kurang patut sepanjang peristiwa pengukuhan KPPS.

“KPU Kabupaten mohon maaf atas peristiwa konsumsi makanan ringan yang kurang ‘pantas’,” jelas Baehaqi.

Ia selanjutnya menerangkan faksinya lakukan pengadaan konsumsi pengukuhan calon anggota KPPS lewat faksi ke-3 atau supplier yang tercatat dalam e-katalog. Oleh faksi supplier rupanya disubkan kembali penyediaannya tanpa setahu KPU Sleman.

“Faksi supplier berargumen jika tidak disubkan, jadi tidak sanggup layani calon anggota KPPS yang terlantik sekitar 24.199 orang. Hingga, yang terhidang tidak patut,” katanya.

“Walau sebenarnya saat sebelum hari penerapan pengukuhan, di pertemuan, faksi supplier telah sampaikan kesiapan berkaitan fitur konsumsi dan kesiapan layani jumlah yang terlantik. Dan KPU Sleman telah mengingati berkaitan kekuatan persoalan layani jumlah calon anggota KPPS terlantik yang menyebar pada 86 kalurahan,” paparnya.

Persoalan lain yakni berkaitan bujet. Awalannya per-orang dibujetkan Rp 15 ribu tetapi pada prakteknya jadi Rp 2.500.

“Bujet konsumsi per calon anggota KPPS dalam pengukuhan, ialah Rp 15 ribu bersih telah dipotong pajak, tapi penyuguhannya yang dianggap supplier ialah Rp 2.500,” katanya.

Di lain sisi, berkaitan keluh kesah uang transport, Baehaqi menjelaskan tidak ada batas bujet transportasi pengukuhan di KPU Kabupaten Sleman. Batas bujet transportasi yang terdapat ialah saat bimtek.

Atas peristiwa itu, Baehaqi ambil langkah tegas dengan memberi ancaman berbentuk pemutusan kontrak pada pihak supplier.

“Sesudah lakukan verifikasi, KPU Sleman sudah ambil langkah tegas dengan memberi ancaman berbentuk pemutusan kontrak pada pihak penyuplai atau supplier karena sudah memungkiri kesepakatan atau wanprestasi, dan tidak memakai jasa yang berkaitan kembali di masa datang,” terang ia.

Buntut masalah itu, beberapa ratus anggota KPPS Sleman menggerebek kantor KPU Sleman. Mereka bawa beragam jenis poster berisi kekesalan atas konsumsi yang diberi.

Mereka bertandang ke kantor KPU Sleman dengan bawa beberapa poster bersuara protes. Salah satunya bertulis ‘KPU Ketegelen’, ‘KPPS Bukan Sapi Perah’, ‘KPU Ngecakke Bujet Ora Cetho’, ‘Konsumsi KPPS Ra Kualitas !!!’, dan yang lain.

Koordinator tindakan Sukiman berkata, kehadiran mereka untuk sampaikan keluh kesah berkaitan dengan makanan ringan. Termasuk menanyakan berkaitan uang transport.

“Snack-nya itu dilihat umum bukan standard kembali ya kurang lumrah. Karena itu saat makanan ringan kurang lumrah perlu pertanyaannya lainnya ‘kok Sleman tidak ada transportnya’,” kata Sukiman saat dijumpai reporter di dalam kantor KPU Sleman, Jumat (26/1).

Selainnya sampaikan keluh kesah, Sukiman yang Ketua Paguyuban Dusun Sleman ‘Cokro Pamungkas’ menjelaskan kehadiran mereka sekaligus juga mengingati KPU supaya tidak mengulang kekeliruan di Pemilu 2019. Di mana waktu itu honor untuk KPPS waktu itu telat cair. Hal tersebut, menurut Sukiman, untuk pemilu dapat terwujud secara baik dan sukses.

Terpisahkan, Sekretaris KPU Sleman Yuyud Futrama menerangkan masalah uang transport memanglah tidak disiapkan saat pengukuhan. Tetapi, ia memperjelas saat bimtek, tiap anggota KPPS terima uang transport dan makan siang dan makanan ringan.

“Untuk konsumsi beberapa teman KPPS di bimtek kelak akan difasilitaskan oleh bapak ibu sekretaris PPK atau Sekcam. Selanjutnya untuk transport pengukuhan memanglah tidak ada, dari KPU RI ada untuk pengukuhan saja. Tapi untuk esok bimtek ada transportnya dapat makan dan makanan ringan,” katanya.

KPPS Bantul

Pengukuhan KPPS Kabupaten Bantul diwarnai keluh kesah masalah konsumsi yang kurang pantas.

“Jan yo pengukuhan kpps ngene ki yo wangun??? @KPU Bantul. Apa patut dengan harga 25.000 dengan lauk semacam ini? Jika dari sejak awalnya dipasrahkan konsumsi ke PPS masing” justru kelihatan lebih terang konsumsinya,” tulis akun X @merapi_uncover seperti d ikutip detikJogja.

Tetapi, beberapa saat selanjutnya posting itu tidak berada di timline akun X @merapi_uncover. Sekarang ini cuma sisa posting berisi beberapa foto makanan dengan tempat boks, berikut isi posting itu:

“Photo yang dapat dirasa, apa kabarnya yang baru di lantik,” tutur akun X @merapi_uncover.

KPU Bantul akui sudah panggil faksi supplier sebagai penyuplai konsumsi untuk pengukuhan KPPS yang memberi lauk kurang pantas sampai trending di sosial media.

Ketua KPU Bantul, Joko Santosa menjelaskan jika KPU sudah lakukan kontrak kerja sama dengan supplier penyuplai konsumsi. Di mana supplier sediakan konsumsi sampai tuntunan tehnis (bimtek) pada KPPS.

Tetapi, tempo hari Kamis (25/1) supplier membuat kekeliruan hingga KPU Bantul sebelumnya sempat lakukan verifikasi. Kekeliruan itu, kata Joko, berlainan dengan permasalahan lauk yang trending di sosmed.

“Jadi saat sebelum trending itu ada kekeliruan dari supplier dan semenjak jam 12.00 WIB telah panggil faksi supplier karena ketertinggalan konsumsi di Pleret dan Banguntapan. Bahkan juga KPPS pulang makanan ringan baru tiba,” ucapnya ke detikJogja, Jumat (26/1).

Seterusnya, baru siang hari mendekati sore ada posting di sosmed X berkaitan konsumsi pengukuhan KPPS yang tidak penuhi standard. Dari sana, KPU lakukan pencarian dan rupanya hal tersebut terjadi di Kapanewon Sanden.

“Bentuk nasi kotak yang trending itu tidak semua di bawah standard semacam itu. Dari 75 kalurahan ada banyak yang standarnya bagus, tetapi Sanden ucapkanlah ada yang di bawah standard,” katanya.

“Karena takut mengusik bimtek kita stop kerja sama dengan faksi supplier tersebut. Nach, untuk bimtek kita beri ke rekan KPPS supaya cari relasi (untuk konsumsi) masing-masing di kalurahan sampai kapanewon,” katanya.

Disamping itu, Joko mengutarakan jika supplier itu kebanyakan memakai sub untuk tiap kerjanya. Berkaitan hal tersebut KPU sudah mengetahui saat percakapan dengan supplier tetapi KPU tidak menduga sub itu tetap lakukan sub kembali.

“Tetapi selanjutnya faksi supplier ini ada KSO (bekerja sama operasi) disub, sub-kan, telah narasi. Tetapi rupanya dari sub itu di sub-kan kembali dan kemungkinan yang tidak kelar di subnya,” ucapnya.

“Jika di Bantul semacam itu yang mengakibatkan kualitas (konsumsi pengukuhan KPPS) di Sanden menjadi semacam itu,” lanjut Joko.

Berkaitan perincian bujet konsumsi, Joko memaparkan jika untuk pengukuhan KPPS dan bimtek KPPS memang berlainan. Masalahnya untuk pengukuhan KPPS logikanya kurang dari 4 jam hingga KPU cuma memberi satu tipe konsumsi dengan bujet Rp 25 ribu dan uang transportasi Rp 35 ribu.

“Untuk bimtek itu anggapan 7 jam karena itu kita kasih makanan ringan Rp 13 ribu dan makan Rp 25 ribu dan uang transportasi Rp 50 ribu untuk tiap-tiap KPPS,” ucapnya.

KPPS Kulon Progo

Paguyuban dusun se-Kulon Progo atau umum disebutkan Madukoro bertandang ke Kantor KPU di tempat. Mereka akan minta verifikasi berkaitan masalah yang terjadi pada pengukuhan KPPS.

Masalah yang diartikan, yaitu tiadanya uang transportasi untuk anggota KPPS yang dikukuhkan serempak pada Kamis (25/1) kemarin. Disamping itu menyinggung konsumsi acara yang dipandang kurang pantas.

“Cocok pengukuhan tempo hari itu ya kita cukup ngelus dada untuk keadaan kesejahteraan KPPS, di mana KPPS itu sebagai ujung tombak keberhasilan pemilu, kita sebagai KPPS disuruh untuk patuh ketentuan sama sesuai UU Pemilu tetapi di lain sisi hal kami untuk kesejahteraan itu berkaitan pengukuhan saja kami diambil sumpah tersebut. Kita cuma konsumsi nya cuma makanan ringan yang sama sesuai bujet dengan harga Rp 15 ribu, tetapi kita prediksikan sekitaran Rp 8 ribu. Dan itu tidak ada uang transport,” tutur Ketua Madukoro, Risdiyanto Dwi Atmojo saat dijumpai di Kantor KPU Kulon Progo, Wates, Jumat (26/1) pagi.

Walau sebenarnya, lanjut Risdiyanto, beberapa KPPS adalah pekerja harian lepas. Karena itu mereka ijin bekerja supaya dapat terus turut dalam pengukuhan dengan keinginan masih tetap dapat mendapatkan uang transport sebagai alternatif pendapatan yang lenyap pada hari tersebut.

“Walau sebenarnya KPPS itu masyarakat yang beberapa ialah pekerja harian lepas, di mana mereka ijin untuk kerja. Ada yang menjaga toko dan lain-lain. Tentu saja jika untuk harian tentu saja mereka akan menyusut untuk hasilnya. Hingga jika tidak ada uang transport itu kami kasihan,” katanya.

“Karena itu kami Paguyuban Madukoro istilahnya disambati kegelisahan masyarakat kami sebagai petugas KPPS. Hingga ini hari kami sowan ke KPU pokoknya kami sampaikan kegelisahan dari petugas KPPS,” paparnya.

Hal tersebut dibetulkan oleh anggota KPPS asal Sentolo, Himawan. Diakuinya cuma dapat camilan dengan harga Rp 8 ribu dalam pengukuhan tempo hari dan tidak ada uang transportasi.

“Tempo hari dari pengukuhan kita hanya dapat makanan ringan range Rp 8 ribu saja. Untuk uang transport memang tidak ada,” katanya.

“Saya dapat informasi lain tempat dapat nasi boks dan uang transportasi. Itu di kabupaten lain,” katanya.

Himawan mengharap supaya KPU Kulon Progo dapat semakin memerhatikan kesejahteraan beberapa KPPS.

Terpisahkan, Sekretaris KPU Kulon Progo, Widi Purnama benarkan bila dalam pengukuhan KPPS tempo hari faksinya cuma memberi makanan ringan dan tanpa uang transport.

“Kami terangkan memang dari sejak awalnya kita tidak memberi transport untuk beberapa teman KPPS yang dikukuhkan tempo hari. Selanjutnya hubungan dengan makan memang karena pengukuhan tidak perlu waktu yang lama, menjadi kita tidak memberi makanan siang, menjadi hanya makanan ringan saja,” tutur Widi.

Menurut dia hal ini terjadi pada pengukuhan KPPS di luar Kulon Progo. Tetapi ia tidak menolak bila banyak daerah masih tetap memberi uang transportasi dan makan siang untuk peserta pengukuhan.

“Juga sama pada tempat lain di DIY, ada tiga tempat. Tetapi memang dua tempat ada transport,” urainya.

Ini lanjut Widi, dapat muncul karena ada ketidaksamaan peraturan setiap wilayah. Tetapi, per ini hari terutama untuk daerah DIY, peraturan berkaitan hal itu akan disamakan hingga kejadian sama tidak terulang lagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *