• June 13, 2024
Kuasa Hukum Irman Mengeluarkan Amanat Pemilu DPD Sumbar Tidak Resmi Plashoeve.com - Arifudin, kuasa hukum Irman Gusman, keluarkan amanat terbuka ke warga Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kuasa Hukum Irman Mengeluarkan Amanat Pemilu DPD Sumbar Tidak Resmi

Kuasa Hukum Irman Mengeluarkan Amanat Pemilu DPD Sumbar Tidak Resmi

Plashoeve.com – Arifudin, kuasa hukum Irman Gusman, keluarkan amanat terbuka ke warga Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam amanat itu disebut bila Pemilu Dewan Perwakilan Wilayah (DPD) Sumatera Barat 2024 cacat hukum.

“Keaslian berdasar hasil pencoblosan 14 Februari tanpa dilandasi keputusan yang baru ialah cacat yuridis dan prospektif tentu memunculkan persoalan hukum baru,” kata Bijakudin dalam amanat itu.

Ia menerangkan KPU tidak melakukan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintah masukkan Irman Gusman dalam Daftar Calon Masih tetap (DCT) Pemilu DPD Sumatera Barat (Sumbar). Semestinya KPU melakukan perintah pengadilan tanpa persyaratan.

Dengan keluarnya keputusan PTUN Jakarta, menurut Bijakudin, DCT Pemilu DPD 2024 yang digunakan tidak berkekuatan hukum MGO55. Karena, sudah diurungkan Pengadilan TUN Jakarta. Semestinya KPU mengoreksi DCT itu sesuai perintah pengadilan.

“Sikap KPU ini mempunyai potensi munculkan perselisihan pemilu, baik yang hendak disengketakan Irman Gusman atau Calon Anggota DPD Sumbar yang kalah dalam pencapaian suara ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tutur Bijakudin.

“Begitu Amanat Terbuka ini dikatakan untuk terlaksananya Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat,” tambah Bijakudin.

Dalam kasus penampikan KPU melakukan keputusan PTUN untuk masukkan nama Irman Gusman dalam DCT Pemilu 2024, faksi Irman Gusman sekarang ini memberikan laporan ke Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP). Irman memberikan laporan ketua atau anggota KPU sudah lakukan pelanggaran kaidah berat.

Bijakudin yang sebagai wakil Irman, dalam kasus itu minta DKPP memberi ancaman penghentian masih tetap ke Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan teguran keras ke anggota KPU yang lain.

Bila DKPP putuskan Ketua KPU lakukan pelanggaran kaidah, menurut Bijakudin, ancamannya dapat pemberhentian. Karena, DKPP telah memberi ancaman teguran keras paling akhir ke ketua KPU dalam kasus terima registrasi salah satunya calon wakil presiden.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *