Jokowi: Presiden Selanjutnya Harus Berani Teruskan Hilirisasi
Jakarta, Komunitas server Gacor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengatakan jika dalam momen Pemilihan Presiden RI selanjutnya, yang terpenting ialah bagaimana keberanian dari Presiden RI selanjutnya untuk jaga peraturan yang sudah ada sekarang ini, seperti peraturan hilirisasi industri.
Hal itu diutarakannya waktu berjumpa dengan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta, Kamis (10/08/2023).
“Indonesia memerlukan pimpinan yang berani untuk jaga banyak kebijakan yang sudah dibikin untuk lebih memajukan bangsa. Misalkan, peraturan hilirisasi industri,” ungkapkan Jokowi, d ikutip dari account Instagramnya, Jumat (11/08/2023).
Menurut dia, peraturan hilirisasi ini adalah peraturan yang dapat menggerakkan ekonomi nasional dan dapat membuat Indonesia jadi negara maju.
“Ini peraturan berani oleh Indonesia yang hadapi rintangan tidak gampang dan bisa berpengaruh pada ekonomi nasional,” katanya.
“Karena itu, seperti barusan saya berikan dalam tatap muka dengan beberapa pimpinan redaksi media nasional Jakarta, dibutuhkan stabilitas untuk menjaga peraturan yang sudah ada,” katanya.
Jokowi juga memperjelas, berkaitan Pemilihan Presiden ini, bukan mengenai siapa figur presidennya, tetapi kesiapan dan keberanian untuk stabil pada apa yang sudah diawali.
“Maka di depan saya anggap bukan mengenai siapa presidennya, tetapi kesiapan sekalian keberanian untuk stabil pada apa yang telah kita awali,” pungkasnya.
Presiden Jokowi awalnya mengutarakan jika hilirisasi, terutama nikel, di Indonesia sudah memberikan keuntungan Indonesia, bukan negara lain, khususnya China. Jokowi menyebutkan, nilai export nikel RI sudah naik jadi Rp 510 triliun pada 2022 dari awal sebelumnya Rp 17 triliun saat Indonesia cuma mengekspor bijih nikel beberapa tahun kemarin.
Ini sekalian menjawab kritik Ekonom Senior INDEF Faisal Basri yang menyebutkan hilirisasi nikel RI cuma memberikan keuntungan China.
“Ngitunganya bagaimana? Jika perhitungan saya beri contoh nikel, saat di-export mentahan, bahan mentah satu tahun kurang lebih cuma Rp 17 triliun, sesudah masuk ke dalam industrial downstreaming, ke hilirisasi jadi Rp 510 triliun,” jelas Presiden Jokowi menjawab pengakuan Faisal Basri berkaitan hilirisasi nikel, di Stasiun LRT Dusun Atas, Jakarta, Kamis (9/8/2023).
Dengan bertambahnya nilai export logam nikel hasil dari hilirisasi, lanjut Presiden Jokowi, karena itu hasil pajaknya akan semakin lebih besar daripada saat sebelum nikel dilaksanakan hilirisasi.
“Pikirkan saja kita negara itu cuma ambil pajak, ambil pajak dari Rp 17 triliun sama ambil pajak dari Rp 510 triliun lebih besar mana? Karena dari sana, dari hilirisasi kita dapat memperoleh PPN, PPH tubuh, PPH pegawai, PPH perusahaan, royalti bea export, akseptasi negara bukan pajak semua ada di sana. coba dihitung saja dari Rp 17 triliun sama Rp 510 triliun besar mana?” jelas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi tidak terima ketika kontributor hilirisasi ke Produk Domestic Bruto (PDB) Indonesia terus alami pengurangan. Presiden Jokowi mengatakan jika kontributor pada PDB ekonomi tentunya semakin lebih besar saat nilai export naik krusial.
Tidak cuma dinilai ekonom nasional, peraturan hilirisasi RI menyuap “gempuran” dari dunia internasional.
Sudah diketahui, Uni Eropa sampai Dana Moneter Internasional (IMF) mengomentari serta melawan peraturan larangan export mineral, khususnya bijih nikel, yang sudah diaplikasikan Indonesia semenjak 2020 kemarin.
